FPP TNI, Petisi-100, dan MPUII Layangkan Tuntutan ke Pemerintah dan DPR

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 2 September 2025 - 18:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto (red).

i

Foto (red).

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Sejumlah organisasi yang mengatasnamakan FPP TNI, Petisi-100, dan MPUII menyampaikan pernyataan sikap dengan judul “Rakyat Menggugat Pemerintah dan DPR” di Jakarta, Senin (2/9).

Dalam pernyataan tersebut, koordinator aksi Mayjen (Purn.) Soenarko menilai bahwa setelah 80 tahun merdeka, Indonesia menghadapi krisis kedaulatan akibat dominasi oligarki yang disebut sebagai pelaku State-Corporate Crimes (SCC).

Mereka menuding kebijakan era Presiden Joko Widodo masih berlanjut di masa Presiden Prabowo Subianto.

“Agenda perbaikan yang dijanjikan pemerintah lebih layak disebut retorika. Rakyat semakin terpuruk, sementara praktik pro-oligarki tetap berjalan,” kata Soenarko.

Kelompok ini juga menyoroti gugurnya seorang demonstran, Affan Kurniawan, yang mereka sebut akibat tindakan represif aparat.

Melalui pernyataan sikap itu, mereka mengajukan sepuluh tuntutan, di antaranya:

1. Pemulihan ekonomi rakyat dan stabilisasi harga kebutuhan pokok.

2. Pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan penggantinya dengan figur yang dianggap kredibel.

3. Perombakan kabinet dengan menyingkirkan menteri titipan Jokowi.

4. Pemrosesan hukum terhadap mantan Presiden Jokowi.

5. Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

6. Reformasi Polri agar berada di bawah Kemendagri.

7. Penindakan hukum terhadap oligarki yang terlibat korupsi, pencucian uang, dan perampasan tanah.

8. Pemrosesan hukum kasus meninggalnya Affan Kurniawan.

9. Penuntasan kasus pelanggaran HAM, termasuk tragedi KM 50, Kanjuruhan, dan kematian ratusan petugas KPPS.

10. Penyelenggaraan pemerintahan yang dinilai mandiri, berdaulat, bebas oligarki, dan taat konstitusi.

Mereka juga menyerukan agar masyarakat bergabung dalam upaya yang disebut sebagai perjuangan konstitusional untuk mengambil kembali kedaulatan rakyat.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati
DPC Gerindra Tangsel Dukung Sufmi Dasco Ahmad Jadi Wakil Presiden
Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau
Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas
Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri
Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga
PKB Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa, Ujung Kulon Harus Diselamatkan
Ketua PW Fatayat NU Banten Nony Menawati: Saatnya Perempuan Banten Berdaya di Era Digital
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:19 WIB

Marwan Jafar Tekankan Sosialisme Islam sebagai Jalan Tengah PKB dalam Diskusi Publik di Pati

Minggu, 15 November 2026 - 10:24 WIB

Bapanas dan Bulog Bergerak Serentak di Seluruh Indonesia, Gerakan Pangan Murah Jaga Harga Beras Tetap Terjangkau

Sabtu, 14 November 2026 - 23:21 WIB

Camel Petir Soroti Crane Ambruk di Mega Kuningan: K3 Jangan Hanya Jadi Formalitas

Sabtu, 14 November 2026 - 21:26 WIB

Kiai Maman: Jangan Biarkan Pesantren Kehilangan Rasa Aman bagi Santri

Sabtu, 14 November 2026 - 20:48 WIB

Jalankan Arahan Gus Muhaimin, Ketua Fraksi PKB Pandeglang H. Mulyadi Bangun Empat Sumur Bor untuk Warga

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB