Terasistana.co Jakarta – Partai Demokrat berada dalam posisi politik yang kian menyerupai simalakama dalam menyikapi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Di satu sisi, Demokrat tak ingin terlalu jauh berseberangan dengan partai-partai koalisi pemerintah yang tengah mengonsolidasikan kekuasaan. Namun di sisi lain, partai berlambang mercy ini juga memiliki kepentingan elektoral untuk tetap menjaga kedekatan dengan aspirasi publik.
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, dilema Demokrat bukan sekadar soal teknis mekanisme pilkada, melainkan menyangkut arah besar dan konsistensi ideologis partai ke depan.
Menurutnya, Demokrat kini berada di persimpangan antara menjaga kenyamanan elite koalisi atau mempertahankan posisi sebagai partai yang masih menjual narasi demokrasi elektoral dan keberpihakan pada pemilih.
“Demokrat tidak bisa sepenuhnya melawan arus koalisi pemerintah, tapi juga tidak mungkin mengabaikan suara publik. Terlalu condong ke elite berisiko menjauhkan mereka dari basis pemilih,” ujar Arifki.
Situasi ini dinilai semakin sensitif karena Demokrat memiliki figur sentral, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang secara politik hampir “wajib” diproyeksikan sebagai calon wakil presiden atau bahkan calon presiden pada Pilpres 2029. Dalam kalkulasi tersebut, berhadapan secara frontal dengan aspirasi rakyat terutama melalui sikap yang dianggap mengurangi partisipasi publik dinilai sebagai langkah berisiko tinggi.
“AHY tidak bisa dibangun sebagai figur nasional dengan melawan aspirasi publik. Modal utamanya adalah penerimaan rakyat, bukan semata restu elite,” kata Arifki.
Di titik inilah, sikap Demokrat yang terkesan maju-mundur membaca wacana pilkada melalui DPRD dinilai mencerminkan kegamangan orientasi politik. Partai ini tampak belum sepenuhnya yakin apakah akan konsisten berada di jalur demokrasi elektoral yang populis, atau mengikuti desain politik elite demi menjaga posisi dalam koalisi kekuasaan.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic itu juga menilai, dinamika ini membuka peluang manuver Demokrat untuk pada akhirnya mendukung pilkada via DPRD. Sikap tegas Partai Gerindra yang menyokong skema tersebut turut menempatkan Demokrat dalam posisi “panas dingin”. Bertahan pada pilkada langsung berpotensi merenggangkan hubungan dengan partai-partai koalisi yang membaca arah demokrasi lokal secara berbeda.
“Demokrat sedang berhitung keras. Mereka sadar, 2029 bukan sekadar soal koalisi, tapi soal legitimasi. Tanpa dukungan rakyat, figur sekuat apa pun akan rapuh,” pungkasnya.
Dalam konteks ini, wacana pilkada melalui DPRD tak lagi sekadar agenda elektoral, melainkan menjadi medan uji konsistensi politik Demokrat: memilih aman bersama elite kekuasaan, atau mengambil risiko demi menjaga kepercayaan rakyat sebagai modal utama menuju Pilpres 2029.
