Terasmedia.co Jakarta — Menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengkritik dominasi paham neoliberal selama tiga dekade terakhir, lembaga riset kebijakan Infast Bestari mendesak pemerintah tidak berhenti pada wacana ekonomi makro. Kritik itu harus ditarik lebih jauh menjadi reformasi kebijakan sosial yang bersifat universal, lintas kelas sosial, bukan hanya berfokus pada kelompok miskin semata.
Direktur Riset Infast Bestari, Muhammad Ridha, menegaskan bahwa salah satu wujud nyata pemikiran neoliberal dalam kebijakan publik justru tampak pada desain perlindungan sosial yang selama ini bersifat selektif — seolah hanya kelompok miskin yang layak dilindungi, sementara kelas menengah dianggap mampu berdiri sendiri. Padahal asumsi itu kini terbukti tidak lagi sesuai kenyataan.
Data BPS yang diolah Mandiri Institute menunjukkan kelas menengah Indonesia menyusut dari 47,9 juta jiwa (2024) menjadi 46,7 juta jiwa (2025) — penurunan 1,1 juta jiwa. Pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah hanya 4,1% (yoy), terendah dibanding kelompok lain, dengan konsumsi pangan anjlok menjadi hanya 0,9%. Peningkatan belanja transportasi 22,5% dan telepon seluler 31,2% justru menandai pergeseran pola konsumsi yang bersifat defensif.
“Kenaikan belanja tersebut bukan tanda membaiknya kesejahteraan, melainkan indikasi beban cicilan dan gaya hidup yang menekan daya beli kebutuhan dasar,” jelas Ridha.
Ia juga mengutip riset Chatib Basri, Maria Monica Wihardja, dan Abror Tegar Pradana yang dipublikasikan ISEAS-Yusof Ishak: setiap penurunan satu poin persentase pangsa kelas menengah berasosiasi dengan tambahan tiga demonstrasi per provinsi. Penyusutan kelas menengah bukan sekadar soal ekonomi, melainkan ancaman terhadap stabilitas politik dan legitimasi negara.
Sorotan juga ditujukan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan evaluasi Labsosio – Pusat Kajian Sosiologi UI (Maret 2026) di lima daerah, MBG efektif bagi kelompok bawah — 85,8% siswa kelas bawah menghabiskan makanan — namun secara desain dinilai lebih tepat untuk kelompok menengah-bawah, belum bersifat universal. Ini menjadi bukti bahwa program andalan pemerintah masih terjebak logika selektivitas yang justru dikritik Presiden.
Atas dasar itu, Infast Bestari mendorong empat langkah kebijakan:
– Geser paradigma dari perlindungan sosial berbasis kemiskinan menuju perlindungan sosial universal lintas kelas.
– Manfaatkan integrasi data seperti Dapodik dan DTSEN untuk memetakan kerentanan kelas menengah, bukan sekadar menyasar orang miskin.
– Kendalikan dan jaga keterjangkauan pos belanja utama kelas menengah: perumahan, transportasi publik, dan komunikasi.
– Konsisten menerapkan semangat anti-neoliberalisme Presiden hingga ke ranah distribusi dan perlindungan sosial, tidak terbatas pada sektor produksi.
“Momentum keterbukaan Presiden Prabowo adalah ruang politik berharga. Jangan biarkan kelompok mana pun — miskin maupun menengah — berhadapan sendirian dengan risiko pasar,” tegas Ridha.
