Terasmedia.co Jakarta – Wacana pengembangan kemampuan penerbangan Angkatan Laut melalui kapal KRI Sriwijaya eks‑Garibaldi terus menjadi topik perdebatan kalangan pakar pertahanan. Laksda TNI (Purn.) Dr. Soleman B. Ponto, ST., SH., MH., mengemukakan analisis kritisnya guna mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang sebelum mengambil keputusan investasi besar terhadap kapal tersebut. Menurutnya, keberadaan geladak penerbangan saja belum cukup untuk menjamin terbentuknya kemampuan penerbangan laut yang andal dan sesuai kebutuhan nasional.
Dalam tulisan berjudul “Penerbangan Angkatan Laut di Garibaldi: Apa yang Sebenarnya Hendak Kita Bangun?”, Soleman Ponto menjelaskan bahwa sering terjadi kesalahpahaman antara kemampuan sekadar menampung helikopter dengan kemampuan mendukung operasi helikopter secara berkelanjutan. “Membawa helikopter belum berarti memiliki kemampuan penerbangan yang utuh,” ujarnya. Ia menjelaskan bahwa dibutuhkan dukungan bahan bakar, pemeliharaan, suku cadang, awak pesawat, peralatan penerbangan, serta prosedur keselamatan agar helikopter dapat beroperasi secara efektif dari atas kapal. Kapasitas parkir helikopter di geladak bukanlah ukuran kemampuan operasional. Foto‑foto helikopter yang berjajar di dek memang tampak mengesankan, namun nilai sesungguhnya bergantung pada kesiapan pesawat, dukungan kapal, kemampuan awak, dan kesesuaian dengan kebutuhan tugas di lapangan.
Pakar pertahanan ini menekankan bahwa perencanaan harus dimulai dari penentuan tugas utama yang akan dijalankan. Saat ini, wacana menyebutkan kapal eks‑Garibaldi akan difokuskan pada operasi bantuan kemanusiaan dan penanganan bencana atau HADR serta operasi helikopter. Jika itu menjadi tugas utama, maka pengembangan fasilitas penerbangan harus dinilai berdasarkan indikator nyata: jumlah korban yang dapat dievakuasi, muatan bantuan yang dapat diangkut, waktu tanggap, serta keberlanjutan pelayanan. Sementara itu, jika nantinya akan dikembangkan menjadi kemampuan penerbangan tempur atau pengawasan laut, diperlukan kajian terpisah karena persyaratan setiap misi berbeda‑beda. Ia memperingatkan agar tidak terjadi pergeseran alasan: awalnya untuk bantuan bencana, kemudian berkembang menjadi alasan membangun penerbangan angkatan laut yang berpotensi membuat anggaran terus membengkak tanpa perencanaan awal yang jelas.
Soleman Ponto juga mengajak mengevaluasi apakah pangkalan laut seperti Garibaldi benar‑benar memberikan nilai tambah dibandingkan pilihan lain. Posisi kapal di laut akan memengaruhi jarak tempuh helikopter, konsumsi bahan bakar, dan waktu yang tersisa untuk melayani lokasi bencana. Perlu dibandingkan dengan pangkalan darat, pangkalan sementara, atau kapal lain yang sudah memiliki kemampuan serupa. “Penerbangan Angkatan Laut harus dibangun dari kebutuhan operasi, bukan dari kebutuhan mengisi geladak kapal yang telanjur dimiliki,” tegasnya.
Selain itu, kapal tua seperti eks‑Garibaldi membawa risiko ketidakpastian teknis. Kesiapan operasi helikopter sangat bergantung pada kesiapan kapal induknya. Bukan hanya mesin utama, melainkan seluruh fasilitas penerbangan dan sistem pendukungnya perlu diperiksa secara menyeluruh. Jika diperlukan perbaikan besar, proyek akan menghadapi dua pekerjaan besar sekaligus: pemulihan kapal dan penyiapan fasilitas penerbangan, masing‑masing memiliki biaya, jadwal, dan risiko integrasi tersendiri. Ia menyebutkan risiko “point of no return” atau titik tidak bisa berbalik arah secara anggaran: setelah banyak investasi dikeluarkan untuk pesawat, awak, dan fasilitas, proyek akan semakin sulit dihentikan meskipun biaya terus membengkak dan manfaatnya belum terbukti. “Jangan sampai pengembangan penerbangan angkatan laut berubah menjadi alasan untuk mempertahankan kapal, sementara kesiapan kapal itu sendiri terus menjadi hambatan bagi penerbangannya,” peringatnya.
Sebagai salah satu alternatif, Soleman Ponto mengusulkan pengembangan kapal baru berbasis desain LPD yang diperpanjang dari 163 meter menjadi sekitar 180 meter. Dengan desain baru, kebutuhan jumlah helikopter, hanggar, fasilitas pemeliharaan, bahan bakar, dan fasilitas penunjang dapat dirancang sejak awal sehingga persyaratan penerimaan kapal dapat ditetapkan secara jelas. Perbandingan antara opsi Garibaldi dan kapal baru harus dilakukan secara adil dengan menghitung seluruh biaya penyesuaian kapal tua maupun biaya pembangunan kapal baru secara lengkap, bukan hanya membandingkan harga lambung hibah dengan harga kapal baru.
Tidak hanya masalah teknis dan anggaran, ada juga dimensi pendidikan dan doktrin pertahanan. Pengalaman operasi penerbangan dari laut memang berharga, namun harus memiliki tujuan, program pelatihan, biaya, dan indikator keberhasilan yang jelas. Ia mengingatkan bahaya kebiasaan berpikir yang hanya berpusat pada perlindungan satu kapal induk, padahal Indonesia adalah negara kepulauan dengan banyak selat dan jalur laut yang harus dijaga. Penerbangan Angkatan Laut seharusnya memperluas pengamatan, mempercepat tanggapan, mendukung unsur laut, dan membantu pelaksanaan tugas di wilayah yang diperlukan. Pangkalan pesawat harus mengikuti kebutuhan operasi, bukan sebaliknya. Jika kekuatan terlalu terkumpul pada satu kapal, wilayah lain bisa kurang mendapat perhatian strategis.
Di akhir analisisnya, Soleman Ponto mengajukan tiga pertanyaan penting sebelum keputusan investasi diambil: apakah kapal tersebut pilihan paling tepat untuk kemampuan penerbangan yang dibutuhkan; apakah biaya, waktu, dan risiko teknisnya dapat diterima dibanding pilihan lain; serta apakah pengalaman yang dibangun memperkuat pertahanan kepulauan atau justru membentuk kebiasaan berpikir berpusat pada kapal induk. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pengembangan penerbangan Angkatan Laut adalah memperkuat kemampuan menjaga kepulauan dan selat‑selat Indonesia, yang diukur dari tugas yang selesai, wilayah yang terjaga, serta manusia yang berhasil diselamatkan.
