Terasmedia.co Jakarta – Rencana modifikasi KRI Sriwijaya kembali menjadi perbincangan di kalangan pengamat pertahanan. Kapal ini disebut akan menggunakan produk dalam negeri yaitu CMS Mandhala MK2 buatan PT LEN Industri sebagai sistem komando utama kapal, serta direncanakan diintegrasikan dengan drone tempur siluman Kizilelma dari Turki. Harapannya, kekuatan drone Indonesia bertambah dan daya gentar militer kita meningkat di mata dunia.
Penulis menghargai semangat Indonesianisasi di balik rencana tersebut. Penggunaan produk dalam negeri merupakan langkah yang patut didukung sebagai upaya membangun kemandirian industri pertahanan yang menjadi kunci kedaulatan negara. Namun menurut pandangannya, pemasangan teknologi baru pada KRI Sriwijaya lalu disebut sebagai penambah daya gentar merupakan klaim yang berlebihan. Ada sejumlah hal yang perlu dilihat secara jernih.
Pertama, kapal tersebut sudah berusia tua. KRI Sriwijaya adalah kapal bekas Angkatan Laut Italia yang dahulu bernama ITS Giuseppe Garibaldi dengan usia sekitar 40 tahun dan telah dipensiunkan oleh pihak Italia. Ibarat mobil tua yang dipasangi perangkat canggih, meskipun sistem baru ditambahkan, mesin mudah rusak, suku cadang semakin sulit dicari dan biaya perawatan menjadi mahal. Meskipun diterima sebagai hibah, hanya kapalnya yang gratis; biaya perawatan lambung, mesin, bahan bakar, gaji awak sampai pembangunan pangkalan dan dermaga khusus tetap menjadi tanggung jawab anggaran negara.
Kedua, doktrin perang laut saat ini telah berubah. Dahulu kapal besar menjadi lambang kekuatan utama, namun pengalaman pertempuran di Laut Hitam dan Laut Merah menunjukkan bahwa kapal besar bisa dikelabuhi bahkan dihancurkan oleh drone laut dan rudal berbiaya lebih murah. Kapal berukuran besar cenderung lambat, mudah terdeteksi radar dan menjadi sasaran mudah serangan drone berjumlah banyak dari berbagai arah. Ini disebut sebagai gajah melawan kawanan nyamuk.
Ketiga, kesesuaian drone Kizilelma masih dipertanyakan. Drone jet tempur tersebut memerlukan landasan panjang seperti pesawat tempur, sementara dek KRI Sriwijaya hanya memiliki landasan miring pendek tanpa alat pelontar dan kabel penahan pendaratan. Hingga saat ini belum ada penjelasan meyakinkan mengenai mekanisme lepas‑landas drone di kapal tersebut. Membeli drone mahal tanpa kepastian operasi merupakan perencanaan yang terbalik.
Keempat, terdapat risiko konsentrasi aset di satu titik. Apabila seluruh drone, helikopter, sistem komando dan ratusan prajurit ditempatkan pada satu kapal besar, sekali terkena serangan maka semua aset tersebut berisiko hilang sekaligus serta memberikan dampak psikologis dan strategis bagi bangsa. Sebaliknya penyebaran kekuatan pada banyak kapal kecil lebih sulit dihancurkan dan memaksa musuh mengeluarkan lebih banyak senjata untuk menyerangnya satu per satu.
Menyikapi alasan para pendukung modifikasi kapal tersebut, penulis mengakui kapal ini bisa berfungsi untuk penanganan bencana. Namun jika fungsi utama adalah bencana, tidak perlu memasang drone tempur siluman dan mempromosikannya sebagai alat daya gentar. Kapal rumah sakit atau kapal angkut serbaguna bisa dibangun sendiri PT PAL dengan biaya operasional lebih rendah. Alasan sebagai sarana latihan menuju kapal induk modern juga dipertanyakan jika anggaran dan jadwal pengadaan kapal induk tersebut belum jelas. Latihan bisa dilakukan dengan biaya lebih murah melalui pendidikan di negara sahabat, latihan gabungan dan simulator. Sementara alasan sebagai simbol status diplomasi berisiko merusak citra jika kapal sering masuk dok atau gagal mengoperasikan drone yang dijanjikan.
Menurut penulis, semangat Indonesianisasi sebaiknya diarahkan pada prioritas yang membangun kekuatan nyata: memperbanyak kapal kecil yang cepat dan lincah, mengembangkan drone dan rudal anti‑kapal buatan dalam negeri, membangun sistem penangkal drone serta memperkuat armada kapal selam. Sistem CMS Mandhala MK2 juga akan lebih bermanfaat jika dipasang pada fregat dan korvet yang masih akan beroperasi puluhan tahun ke depan, bukan pada kapal tua yang akan segera pensiun.
Di penutup tulisan, penulis menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan kekuatan laut yang disegani, bukan karena memiliki kapal paling besar melainkan karena kekuatannya sulit dikalahkan dan konsisten menjaga wilayah termasuk di perairan Natuna. Kapal tua yang megah bisa dipamerkan, namun di medan perang zaman sekarang ia berpotensi menjadi sasaran empuk. Anggaran rakyat seharusnya digunakan untuk membangun kekuatan yang sulit dihancurkan, bukan untuk merawat sasaran empuk.
Oleh: Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto, S.T., S.H., M.H.
