Terasmedia.co Jakarta – Postingan Kementerian Ketenagakerjaan RI di media sosial Facebook pada 14 Mei 2026 mengenai “geser hari libur nasional tanpa bayar upah lembur” pada dasarnya memang berangkat dari semangat perlindungan terhadap hak pekerja. Secara normatif, tidak ada yang keliru apabila negara mengingatkan bahwa pekerja yang tetap dipekerjakan pada hari libur resmi memiliki hak atas upah kerja lembur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Negara memang wajib hadir untuk memastikan tidak ada praktik eksploitasi tenaga kerja yang merugikan pekerja.
Namun persoalan utama dari postingan tersebut bukan terletak pada semangat perlindungannya, melainkan pada cara penyampaiannya yang terlalu sederhana terhadap persoalan hubungan industrial yang dalam praktiknya sangat kompleks, dinamis, dan penuh variasi pengaturan kerja. Narasi yang dibangun dalam unggahan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik, bahkan dapat memicu kegaduhan di lingkungan kerja apabila dipahami secara mentah tanpa penjelasan hukum yang utuh.
Hubungan industrial tidak dapat dipotret hanya melalui pendekatan hitam-putih seolah setiap penggeseran hari libur nasional otomatis merupakan pelanggaran hukum dan wajib dibayar lembur. Realitas di lapangan jauh lebih kompleks daripada sekadar slogan edukatif media sosial.
Dalam praktik dunia kerja modern, pengaturan waktu kerja sering kali bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan karakteristik usaha masing-masing. Banyak perusahaan menerapkan sistem shift, roster, rolling schedule, atau penggantian hari istirahat berdasarkan kebutuhan operasional. Pada sektor tertentu seperti rumah sakit, transportasi, manufaktur, perkebunan, pertambangan, hotel, restoran, retail, media, hingga sektor pelayanan publik lainnya, operasional perusahaan tidak mungkin berhenti hanya karena hari libur nasional.
Karena itu, praktik tukar hari libur atau penggeseran hari istirahat sesungguhnya merupakan hal yang lazim terjadi dan selama ini berjalan tanpa perselisihan sepanjang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama serta tidak menghilangkan hak dasar pekerja atas waktu istirahat.
Di sinilah letak persoalannya. Postingan tersebut tidak memberikan penjelasan yang memadai mengenai perbedaan antara:
pekerja yang benar-benar dipaksa bekerja pada hari libur nasional tanpa kompensasi; dengan
pekerja yang hari istirahatnya digeser atau ditukar berdasarkan kesepakatan dan tetap memperoleh hak libur pengganti.
Kedua situasi tersebut jelas tidak dapat dipersamakan secara hukum maupun secara praktik hubungan industrial. Namun unggahan tersebut justru membangun kesan seolah seluruh bentuk penggeseran hari libur identik dengan pelanggaran hak pekerja.
Padahal dalam banyak kasus, pekerja sendiri tidak mempermasalahkan pengaturan demikian karena tetap memperoleh hari istirahat pengganti. Bahkan tidak sedikit pekerja yang justru lebih menyukai pola kerja fleksibel tertentu demi menyesuaikan kebutuhan pribadi maupun tambahan penghasilan.
Narasi yang terlalu simplistis seperti ini berbahaya karena dapat menciptakan distrust antara pekerja dan pengusaha. Pekerja dapat merasa seluruh kebijakan perusahaan terkait pengaturan hari kerja adalah bentuk pelanggaran, sementara pengusaha merasa praktik yang selama ini berjalan baik dan disepakati bersama tiba-tiba dipersepsikan negatif oleh negara sendiri melalui komunikasi publik yang tidak komprehensif.
Lebih jauh lagi, pendekatan komunikasi seperti ini menunjukkan kecenderungan melihat hubungan industrial semata-mata dari sudut pengawasan dan pelanggaran, bukan dari perspektif kemitraan dan keseimbangan kepentingan. Padahal filosofi hubungan industrial Pancasila sejak awal dibangun atas dasar musyawarah, dialog, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara pekerja dan pengusaha.
Negara semestinya hadir memberikan edukasi hukum yang utuh, bukan sekadar membangun narasi populis yang mudah viral tetapi berpotensi menimbulkan multitafsir di lapangan. Sebab hubungan industrial bukan ruang propaganda digital, melainkan ruang sosial-ekonomi yang menyangkut stabilitas kerja, keberlangsungan usaha, dan kepastian hukum bagi semua pihak.
Kritik terhadap postingan tersebut bukan berarti menolak perlindungan terhadap hak pekerja. Perlindungan hak pekerja tetap merupakan prinsip fundamental yang wajib dijaga. Akan tetapi perlindungan yang baik harus dibangun di atas penjelasan hukum yang presisi, proporsional, dan kontekstual.
Pemerintah perlu memahami bahwa tidak seluruh praktik penggeseran hari libur merupakan bentuk pelanggaran normatif. Yang seharusnya menjadi fokus utama adalah apakah pekerja kehilangan hak istirahatnya, apakah ada unsur pemaksaan, apakah pengaturan dilakukan sepihak, dan apakah pekerja tetap memperoleh kompensasi atau hari pengganti yang layak.
Apabila seluruh pengaturan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan hak pekerja tetap terpenuhi, maka pendekatan hukumnya tentu berbeda dibanding praktik eksploitasi yang benar-benar merugikan pekerja.
Karena itu, komunikasi publik institusi negara harus lebih hati-hati dan tidak boleh menyederhanakan persoalan hubungan industrial hanya demi kepentingan edukasi singkat media sosial. Sebab ketika negara berbicara tanpa penjelasan yang utuh, maka yang lahir bukan hanya kesadaran hukum, tetapi juga potensi konflik baru di tempat kerja.
Pada akhirnya, hukum ketenagakerjaan tidak boleh dipahami sekadar sebagai instrumen penghukuman terhadap pengusaha ataupun alat pembenaran sepihak bagi pekerja. Hukum ketenagakerjaan harus ditempatkan sebagai instrumen keseimbangan yang menjaga hak pekerja tanpa mematikan fleksibilitas hubungan kerja yang secara praktik memang dibutuhkan dalam dunia usaha modern.
