Rupiah Tembus Rp18.176 dan IHSG Ambles 4%, Komisi XI Ingatkan Pemerintah Harus Lakukan Intervensi

Avatar photo

- Penulis

Senin, 8 Juni 2026 - 19:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, meminta pemerintah segera mengambil langkah cepat, cerdas dan terukur memulihkan kepercayaan pasar di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Menurutnya, kepercayaan pasar merupakan modal penting menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama saat tekanan terhadap pasar keuangan semakin meningkat. Pada perdagangan Senin (8/6/2026), IHSG ditutup di level 5.349 atau merosot 246 poin (4 persen). Sementara itu, nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh Rp18.176 per dolar AS.

“Kami meminta pemerintah terutama segera melakukan langkah-langkah konkret mengembalikan kepercayaan pasar, termasuk memperkuat komunikasi publik dan memberikan kepastian terhadap arah kebijakan ekonomi. Pelemahan rupiah dan anjloknya IHSG menjadi sinyal pemerintah harus segera melakukan intervensi yang tepat. Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut,” ujar mantan Mendes & PDTT ini di Jakarta hari ini kepada media.

Dia menilai kondisi pasar keuangan saat ini menunjukkan tingginya tekanan jual yang dilakukan investor. Situasi tersebut mesti direspons dengan kebijakan yang mampu menenangkan pasar dan memberikan keyakinan bahwa fundamental ekonomi nasional tetap terjaga.

Menurut hemat Marwan, pemulihan kepercayaan pasar menjadi sangat penting. Mengapa? Sebab, faktor mendasar khususnya sentimen investor memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas nilai tukar dan pasar modal. Ketika kepercayaan terhadap prospek ekonomi dan arah kebijakan pemerintah melemah, investor cenderung menarik dana dari pasar keuangan domestik. Akibatnya, tekanan terhadap rupiah dan IHSG akan semakin besar.

“Kepercayaan pasar harus segera dipulihkan. Jika pelaku pasar melihat pemerintah memiliki strategi yang jelas dan respons yang cepat, maka tekanan terhadap rupiah dan pasar saham dapat diredam. Sebaliknya, apabila ketidakpastian terus berlanjut, maka risiko pelemahan pasar keuangan akan semakin besar,” tegasnya.

Dia juga menambahkan, stabilitas pasar keuangan tidak hanya penting bagi investor, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pelemahan rupiah berpotensi meningkatkan biaya impor dan mendorong kenaikan harga sejumlah barang. Sedangkan penurunan pasar saham dapat memengaruhi iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Semakin cepat kepercayaan pasar pulih, makin besar pula peluang buat menjaga stabilitas rupiah, menarik investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah harus hadir dengan langkah yang meyakinkan, bukan hanya buat menenangkan pasar, tetapi sangat mendesak juga demi melindungi masyarakat dari dampak ekonomi yang lebih luas,” tukas Marwan Jafar.

Tak lupa ia menyarankan, pemerintah melalui sejumlah kementerian ekonomi terkait turun tangan atau intervensi demi menguatkan struktur sektor produktif atau sektor riil domestik seperti pasokan barang, distribusi, tingkat harga dan lain-lain. Sehingga kemampuan daya beli masyarakat, kelanjutan produktifitas sejumlah pelaku ekonomi tetap bergairah menjalankan usaha.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Anggaran Dapur Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Capai Rp1,8 Miliar, CBA Minta Transparansi
BaraNusa Minta Transparansi Data Dapur MBG, Dugaan Keterlibatan Anggota Dewan Diperiksa
GSBK Minta Kejati DKI Usut Pengadaan Aki Sudin LH Jakarta Selatan
Ribuan Dokter Muda Terancam Gagal Sertifikasi, PDMI Laporkan Kebijakan Kampus ke Komnas HAM
CBA Soroti Waktu Pengalihan Saham Gubernur Maluku Utara
Orang Tua Minta SPMB Jabar Lebih Transparan dan Adil
Anggaran K-SIGN Rote Ndao Capai Rp1,6 Triliun, CBA Temukan Sejumlah Kejanggalan
IPPAQI Gelar Panggung Al-Qur’an Nasional di Majalengka
Berita ini 15 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 23:47 WIB

Anggaran Dapur Rumah Jabatan Gubernur Sulsel Capai Rp1,8 Miliar, CBA Minta Transparansi

Senin, 8 Juni 2026 - 20:03 WIB

GSBK Minta Kejati DKI Usut Pengadaan Aki Sudin LH Jakarta Selatan

Senin, 8 Juni 2026 - 19:15 WIB

Rupiah Tembus Rp18.176 dan IHSG Ambles 4%, Komisi XI Ingatkan Pemerintah Harus Lakukan Intervensi

Senin, 8 Juni 2026 - 18:20 WIB

Ribuan Dokter Muda Terancam Gagal Sertifikasi, PDMI Laporkan Kebijakan Kampus ke Komnas HAM

Minggu, 7 Juni 2026 - 23:21 WIB

CBA Soroti Waktu Pengalihan Saham Gubernur Maluku Utara

Berita Terbaru

Komite Pemantau Program Makan Bergizi Gratis (KP MBG) bersama keluarga korban kecelakaan kerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengajukan pengaduan resmi ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI.

Hukum dan Kriminal

KP MBG dan Keluarga Korban Kecelakaan Kerja Mengadu ke Komnas HAM

Senin, 8 Jun 2026 - 23:18 WIB