Terasmedia.co Jakarta – Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, mendesak Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan keterlibatan sejumlah anggota DPRD Kota Depok dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Adi, informasi yang beredar menyebutkan adanya keterlibatan anggota legislatif dalam pengelolaan hingga kepemilikan dapur MBG/SPPG. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga perlu ditindaklanjuti secara serius.
“Jika benar ada anggota DPRD yang terlibat langsung atau memiliki kepentingan dalam proyek ini, maka harus diperiksa secara terbuka. Anggaran negara tidak boleh dijadikan ladang mencari keuntungan pribadi atau kelompok,” tegas Adi.
Ia menjelaskan bahwa BaraNusa mencatat adanya dugaan terhadap sejumlah anggota DPRD dari berbagai partai politik. Namun, ia menegaskan hal tersebut masih berupa informasi awal yang perlu diverifikasi oleh aparat berwenang, bukan berarti sudah terbukti bersalah.
“Kami tidak menuduh siapa pun, tapi meminta kejelasan. Program ini milik rakyat, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan bisnis semata. Semua pihak yang terlibat harus diperiksa tanpa pandang bulu,” tambahnya.
Selain mendesain penyelidikan, BaraNusa juga meminta pemerintah membuka data secara transparan terkait kepemilikan, pengelolaan, dan aliran anggaran seluruh dapur MBG/SPPG agar dapat diawasi oleh masyarakat luas.
Catatan: Nama-nama yang disebut dalam dugaan yang beredar belum tentu terbukti melakukan pelanggaran. Keterlibatan atau kesalahan hanya dapat ditetapkan melalui proses hukum yang sah dan pembuktian yang kuat.
