Terasmedia.co Jakarta — Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08) mendesak penegak hukum untuk segera memberikan kejelasan dalam penanganan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Suhari terhadap Budi sejak tahun 2018. Hingga pertengahan 2025, laporan tersebut dinilai tidak menunjukkan perkembangan yang berarti.
Deni, perwakilan Gerak 08, menilai bahwa kasus ini harus menjadi perhatian serius. “Harus ada kejelasan dan keterbukaan. Jika terdapat pelanggaran prosedural, maka harus dilaporkan ke Divisi Propam Polda Metro. Dan apabila tidak ada tanggapan, kami sarankan dibawa ke Mabes Polri,” tegasnya. Deni menekankan bahwa hukum seharusnya memberikan rasa adil bagi seluruh pencari keadilan, bukan hanya untuk mereka yang memiliki kekuasaan.
Suhari melaporkan Budi dengan nomor laporan LP/5247/IX/2018/PMJ/Dit. Reskrimum tertanggal 29 September 2018, ke Polda Metro Jaya. Namun, selama enam tahun laporan tersebut tidak menunjukkan progres yang signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar dari publik mengenai integritas dan independensi institusi penegak hukum.
“Ini sudah enam tahun. Sampai kapan saya harus menunggu keadilan ditegakkan?” ujar Suhari kepada media di Jakarta Utara, Senin (30/6/2025). Ia mengaku telah menyerahkan semua bukti yang dibutuhkan—termasuk rekaman suara, keterangan saksi, dan dokumen resmi. Namun, hingga kini belum ada kejelasan atau tindak lanjut yang transparan dari pihak kepolisian.
Ironisnya, laporan balik yang diajukan oleh Budi terhadap Suhari dengan nomor LP/B/4994/IX/2018, tertanggal 18 September 2018, justru diproses dengan cepat oleh kepolisian. Padahal laporan Suhari dibuat hanya berselang 11 hari kemudian. Ketimpangan ini memunculkan kecurigaan publik bahwa ada oknum atau kekuatan besar yang melindungi pihak tertentu.
Menanggapi fenomena tersebut, pakar hukum pidana Hendra Karianga menegaskan pentingnya prinsip equality before the law dalam negara hukum. “Semua warga negara harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan hanya karena seseorang punya jabatan atau pengaruh,” kata Hendra.
Ia juga menambahkan bahwa jika laporan masyarakat kecil seperti Suhari dibiarkan tanpa penyelesaian, maka akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. “Jika aparat hukum terbukti tidak netral dan diskriminatif, maka itu adalah pelanggaran serius terhadap konstitusi dan nilai-nilai Pancasila,” tegasnya.
Senada dengan itu, Camelia Panduwinata Lubis, Sekretaris Jenderal Kerapatan Indonesia Tanah Air (KITA), juga meminta Divisi Propam Mabes Polri melakukan audit menyeluruh terhadap penanganan kasus ini. Ia menegaskan bahwa penyidik yang terlibat perlu diperiksa.
“Jika kasus ini terus ditutup-tutupi, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap Polri. Presiden Prabowo harus turun tangan memastikan tidak ada praktik beking dan kriminalisasi terhadap rakyat kecil,” ujar Camelia.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polda Metro Jaya belum memberikan klarifikasi resmi. Upaya konfirmasi dari awak media hanya mendapat jawaban normatif dari bagian Humas Polda.
