Silmy Karim Masuk Ruang Pemeriksaan KPK, Terkait Dugaan Izin WNA

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 4 Juni 2026 - 05:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Silmy Karim menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu malam, 3 Juni 2026. Kedatangannya ini menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada 2–3 Juni 2026 di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat.

Berdasarkan pantauan, Silmy tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, sekitar pukul 22.32 WIB. Ia mengenakan kemeja batik dan didampingi sejumlah pengawal. Suasana sempat memanas saat rombongannya tiba, lantaran beberapa pengawal terlihat menghalangi dan sempat melakukan pemukulan terhadap wartawan yang akan mewawancarainya.

Saat dimintai keterangan, Silmy hanya memberikan jawaban singkat. “Ya gini saja, menyelesaikan agenda,” ujarnya sebelum langsung masuk ke ruang pemeriksaan di lantai dua gedung KPK.

Penyerahan diri ini terkait pengembangan kasus OTT yang sebelumnya dilakukan terhadap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat dan belasan orang lainnya. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain 4 unit mobil, 9 sepeda motor, 7 sepeda, mata uang asing dolar Singapura dan dolar AS, serta emas logam mulia.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, perkara ini berpusat pada dugaan pungutan liar dan penyimpangan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing, seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), yang diduga melibatkan perantara.

“Konstruksi perkara akan dijelaskan lebih rinci dalam konferensi pers setelah penyidikan awal rampung,” kata Budi.

Silmy Karim yang juga mantan Direktur Jenderal Imigrasi kini menjalani pemeriksaan. KPK menegaskan proses hukum berjalan sesuai ketentuan dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Sengketa Lahan TNI AD vs Warga: Pengamat dan DPR Soroti Pemblokiran SHM Legok
BPGMN Luncurkan SAGARA: Sistem Cerdas Berbasis AI Pantau Gambut dan Mangrove Seluruh Indonesia
Gugatan ke PT Seko Fajar Plantation: Ahli Waris Minta Kejelasan Laporan Keuangan Sejak 1996
Eksepsi Febrie Ditolak, KOSMAK Mendesak Tim Sembilan Kebut Berkas Korupsi Manipulasi Batubara
Terima Aduan Masyarakat Pasangkayu Soal Konflik Agraria, Kapolda Sulbar Janji Tangani Secara Transparan dan Akuntabel
Rencana Pengelolaan Lahan Bekas PT Kristalin oleh ANTAM, John Gobai Pertanyakan Posisi Masyarakat Adat Papua Tengah
Ombudsman Jakarta Raya Apresiasi Polda Metro Jaya Bongkar Dua Pabrik Obat Keras Ilegal Sukoharjo ​
Said Iqbal dan Aktivis Buruh Beri Dukungan Moril Gabriel Lumbantoruan di Persidangan PN Jakarta Utara ​
Berita ini 26 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 06:03 WIB

Sengketa Lahan TNI AD vs Warga: Pengamat dan DPR Soroti Pemblokiran SHM Legok

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 01:23 WIB

BPGMN Luncurkan SAGARA: Sistem Cerdas Berbasis AI Pantau Gambut dan Mangrove Seluruh Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:45 WIB

Eksepsi Febrie Ditolak, KOSMAK Mendesak Tim Sembilan Kebut Berkas Korupsi Manipulasi Batubara

Kamis, 22 Oktober 2026 - 22:58 WIB

Terima Aduan Masyarakat Pasangkayu Soal Konflik Agraria, Kapolda Sulbar Janji Tangani Secara Transparan dan Akuntabel

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:16 WIB

Rencana Pengelolaan Lahan Bekas PT Kristalin oleh ANTAM, John Gobai Pertanyakan Posisi Masyarakat Adat Papua Tengah

Berita Terbaru