Komisi II DPR RI Soroti Pernyataan Sri Mulyani Soal Penggunaan APBN

Avatar photo

- Penulis

Sabtu, 20 Mei 2023 - 09:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Anggota Komisi II DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II Difriadi menanggapi pidato Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, Jumat (19/5/2023)

i

Keterangan foto : Anggota Komisi II DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II Difriadi menanggapi pidato Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, Jumat (19/5/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II Difriadi menanggapi pidato Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani.

Tanggapain itu dilakukan saat Menkeu Sidang Paripurna DPR RI terkait penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, Jumat (19/5/2023).

Selanjutnya, setelah mendengarkan penyampaian pemerintah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian mengenai RAPBN tersebut.

Difriadi mengatakan dalam system negara demokrasi, pemerintah harus konsisten dan memberikan tingkat partisipasi maksimal kepada masyarakat. Sekaligus kata Difriadi harus bisa membangun harmonisasi dari berbagai kepentingan.

“Maka APBN yang dibuat pemerintah harus benar-benar mengakomodir daerah untuk memperkuat pertumbuhan di segala bidang terutama ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan, selain itu perlu perhatian ekstra dalam mempersiapkan dan penguatan ibukota Nusantara,” kata Difriadi usai Sidang Paripurna, Jumat (19/5/2023)

Menurut Difriadi, penggunaan APBN tentu harus diperuntukan dengan tepat dan sistematis. Tujuanya agar bisa tepat sasaran dipergunakannya.

“APBN harus dibuat secara tepat dan sistematis agar bisa mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat serta kesenjangan pendapatan yang semakin tajam akibat dari tingkat pengelolaan sumber daya alam yang tinggi dan berbeda di tiap daerah,” pungkas Difriadi.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Rekam Jejak Pengabdian: Universitas La Tansa Mashiro Perkuat Sinergi Kampus dengan Sekolah di Lebak
Kinerja Menhut Raja Juli Diduga Hambat Investasi, Jadi Perhatian Kejagung dan KPK
Putusan MK Guncang Bakamla, Lembaga Penjaga Laut di Ujung Tanduk
Ahmad Jayani Pimpin PAGAR PALMERAH, 60 Pedagang Gelora-Palmerah Bangun Wadah Bersatu dan Berdaya
Marwan Jafar PKB: Bank Indonesia Wajib Dorong Penguatan dan Penyehatan UMKM
David Pajung: Banyak Pihak Menyusup Bawa Nama Jokowi, Justru Coba Merusak Hubungan dengan Prabowo
DPRD Pandeglang Bungkam, KITA Banten Desak Pemasangan Tiang WiFi di Batur Jaya Dihentikan
Mulyani, Budi Arie, Dito, Gelombang Penyingkiran Orang Jokowi di Kabinet
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 17 September 2026 - 17:17 WIB

Rekam Jejak Pengabdian: Universitas La Tansa Mashiro Perkuat Sinergi Kampus dengan Sekolah di Lebak

Kamis, 17 September 2026 - 16:20 WIB

Kinerja Menhut Raja Juli Diduga Hambat Investasi, Jadi Perhatian Kejagung dan KPK

Kamis, 17 September 2026 - 04:17 WIB

Ahmad Jayani Pimpin PAGAR PALMERAH, 60 Pedagang Gelora-Palmerah Bangun Wadah Bersatu dan Berdaya

Rabu, 16 September 2026 - 15:08 WIB

Marwan Jafar PKB: Bank Indonesia Wajib Dorong Penguatan dan Penyehatan UMKM

Rabu, 16 September 2026 - 10:29 WIB

David Pajung: Banyak Pihak Menyusup Bawa Nama Jokowi, Justru Coba Merusak Hubungan dengan Prabowo

Berita Terbaru

Ketua Umum DPP Kasat Mata (Koalisi Masyarakat Anti Mafia Tanah-red), sekaligus Ketua Bidang Advokasi, Litigasi dan Penelitian Hukum LBH Tani Nusantara, Jeffri AM Simanjuntak, S.H., M.H.,

Hukum dan Kriminal

Dugaan Mafia Tanah, Jeffri Simanjuntak Desak Presiden Copot Nusron Wahid

Kamis, 17 Sep 2026 - 13:30 WIB