Komisi II DPR RI Soroti Pernyataan Sri Mulyani Soal Penggunaan APBN

Teras Media

- Penulis

Sabtu, 20 Mei 2023 - 09:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Anggota Komisi II DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II Difriadi menanggapi pidato Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, Jumat (19/5/2023)

i

Keterangan foto : Anggota Komisi II DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II Difriadi menanggapi pidato Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, Jumat (19/5/2023)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI asal Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan II Difriadi menanggapi pidato Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani.

Tanggapain itu dilakukan saat Menkeu Sidang Paripurna DPR RI terkait penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024, Jumat (19/5/2023).

Selanjutnya, setelah mendengarkan penyampaian pemerintah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian mengenai RAPBN tersebut.

Difriadi mengatakan dalam system negara demokrasi, pemerintah harus konsisten dan memberikan tingkat partisipasi maksimal kepada masyarakat. Sekaligus kata Difriadi harus bisa membangun harmonisasi dari berbagai kepentingan.

“Maka APBN yang dibuat pemerintah harus benar-benar mengakomodir daerah untuk memperkuat pertumbuhan di segala bidang terutama ekonomi sekaligus pemerataan pembangunan, selain itu perlu perhatian ekstra dalam mempersiapkan dan penguatan ibukota Nusantara,” kata Difriadi usai Sidang Paripurna, Jumat (19/5/2023)

Menurut Difriadi, penggunaan APBN tentu harus diperuntukan dengan tepat dan sistematis. Tujuanya agar bisa tepat sasaran dipergunakannya.

“APBN harus dibuat secara tepat dan sistematis agar bisa mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat serta kesenjangan pendapatan yang semakin tajam akibat dari tingkat pengelolaan sumber daya alam yang tinggi dan berbeda di tiap daerah,” pungkas Difriadi.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Di Balik Kesepakatan Halal Bihalal: Musrianto Ingatkan RUU Ketenagakerjaan adalah Mandat Konstitusi
DPR Sambut Positif Sinyal Damai AS-Iran, Indonesia Siap Ambil Peran Diplomasi
Kejari Jakpus Tangkap DPO, Siap Dibui 4 Tahun
Dokumen Utang Diduga Palsu, Korban Pailit Laporkan Tim Kurator ke Polisi
Skandal Mengerikan! Hery Susanto Ditangkap, Pansel Akui Tak Tahu Dosa Lama
Alasan Logis Pembubaran KPK, Denny Charter: Kejagung Terbukti Lebih Mumpuni
Dualisme Aturan dan Agen Ilegal, Masalah Pelaut Indonesia Belum Usai
Rekor Gila! Baru 6 Hari Dilantik Prabowo, Ketua Ombudsman Langsung Digiring Kejagung
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 April 2026 - 12:26 WIB

Di Balik Kesepakatan Halal Bihalal: Musrianto Ingatkan RUU Ketenagakerjaan adalah Mandat Konstitusi

Jumat, 17 April 2026 - 23:11 WIB

Kejari Jakpus Tangkap DPO, Siap Dibui 4 Tahun

Jumat, 17 April 2026 - 10:17 WIB

Dokumen Utang Diduga Palsu, Korban Pailit Laporkan Tim Kurator ke Polisi

Kamis, 16 April 2026 - 22:16 WIB

Skandal Mengerikan! Hery Susanto Ditangkap, Pansel Akui Tak Tahu Dosa Lama

Kamis, 16 April 2026 - 21:00 WIB

Alasan Logis Pembubaran KPK, Denny Charter: Kejagung Terbukti Lebih Mumpuni

Berita Terbaru