Budayawan Harap Polri Bijak Sikapi Polemik di Masyarakat

Avatar photo

- Penulis

Kamis, 13 Juli 2023 - 07:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Kepolisian diharapkan bertindak cepat dan mampu mendeteksi sedini mungkin potensi polemik di tengah masyarakat.

i

Keterangan foto : Kepolisian diharapkan bertindak cepat dan mampu mendeteksi sedini mungkin potensi polemik di tengah masyarakat.

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co JAKARTA – Kepolisian diharapkan bertindak cepat dan mampu mendeteksi sedini mungkin potensi polemik di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan isu agama dan politik, guna menjaga stabilitas kamtibmas menjelang Pemilu 2024.

Menurut budayawan Kidung Tirto Suryo Kusumo, selama ini isu agama dan politik sering menimbulkan polemik, bahkan konflik, apabila tidak cepat diantisipasi serta ditangani dengan baik oleh pemerintah, termasuk aparat keamanan.

“Jangan sampai polemik dibiarkan berlarut-larut sehingga memicu polarisasi bahkan konflik horisontal. Oleh sebab itu, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, khususnya aparat keamanan, harus memiliki sense of crisis dan proaktif mencegah konflik di tengah masyarakat,” ujarnya, Rabu (12/7/2023).

Kidung Tirto mengatakan perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang biasa terjadi di negara demokratis seperti Indonesia, tetapi perlu dimonitor dan dikendalikan dengan baik agar tidak menimbulkan polemik, polarisasi bahkan perpecahan antar anak bangsa.

“Sejarah membuktikan bahwa perbedaan pendapat, terutama yang terkait dengan isu agama dan politik, dapat menimbulkan polarisasi di masyarakat. Kedua isu ini juga sangat rentan dimanipulasi dan sensitif karena terkait dengan keyakinan individu atau kelompok,” ungkap spiritualis asal Gunung Lawu ini.

Dia menilai pemerintah selama ini cukup bijak dalam menyikapi polemik di masyarakat, tidak hanya isu agama dan politik, tetapi juga terkait permasalahan ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan kemasyarakatan

Sebagai contoh, pro dan kontra kebijakan Omnibus Law dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) tidak berkembang menjadi konflik. Begitu juga isu keagamaan yang mencuat akhir-akhir ini, seperti perbedaan penetapan Hari Raya, kasus Pesantren Al-Zaytun, hingga perdebatan tentang nasab habib (keturunan Nabi).

“Isu-isu politik bahkan lebih ramai lagi, apalagi menjelang Pemilu. Bahkan sering kita temui isu liar atau berita hoax di media sosial yang bisa memancing konflik. Di sinilah peran pemerintah melalui instansi terkait untuk mencegah dan bertindak guna mencegahnya,” ungkap Kidung Tirto.

Dia menilai Kepolisian selama ini cukup sigap dan bijak dalam menyikapi isu-isu yang berkembang di tengah masyarakat, bahkan yang sempat viral di media sosial. “Berdasarkan pengamatan, polisi responsif menindaklanjuti informasi dari masyarakat termasuk dari media sosial yang sering viral. Ini salah satu contoh langkah cepat Polri mengantisipasi potensi polemik,” ujarnya.

Menurut dia, jajaran Polri mulai dari tingkat pusat hingga daerah kini semakin kompak selaras dengan program Presisi yang dicanangkan oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

“Polri berhasil melalui ujian yang cukup berat beberapa waktu lalu dan meraih kembali kepercayaan masyarakat. Momentum ini kesempatan baik bagi Polri untuk meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat,” lanjut Kidung Tirto.

Dia berharap Polri selalu terbuka mendengar masukan dan keluhan masyarakat, termasuk menerima kritik dalam rangka perbaikan institusi. Sinergitas Polri dengan para pemangku kepentingan juga perlu diperkuat, baik dengan lembaga/institusi lain, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, media, maupun masyarakat.

Secara khusus, Kidung Tirto mengapresiasi kinerja beberapa Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang dinilai mampu menjalankan program Presisi Kapolri dengan sangat baik, di antaranya Kapolda Lampung Irjen Pol. Helmy Santika SH SIK MSi dan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Dr. Toni Harmanto MH.

“Kedua Kapolda itu dikenal humanis, tetapi tegas dalam penegakan hukum. Banyak program dan kegiatan yang mereka jalankan sesuai dengan arahan Kapolri dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum,” ungkap Kidung Tirto.

Dia mengatakan kinerja Polri yang semakin baik dan kepercayaan masyarakat saat ini tidak terlepas dari profesionalitas Kapolri dalam menugasskan personel sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

“Reward dan punishment sudah berjalan di tubuh Polri. Personel berprestasi diapresiasi dan dipromosikan, yang melanggar dikenakan sanksi dan dihukum setimpal,” ujarnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Tanam Mangrove Tak Lagi Sekadar Aksi Hijau, Bali Dorong Blue Carbon Jadi Aset Ekonomi
Komisi XI Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah
Surat dari Ternate: Lily Masita Tomasoa Memohon Keadilan kepada Jaksa Agung
Ketua PW Fatayat NU Ajak Kader Fatayat Aktif Kampanyekan Pariwisata Anyer dan Majukan Ekonomi Kreatif
Menjaga Samudra Tanpa Sekat: Redesign Kewenangan Bakamla dan Urgensi Single Agency Coast Guard
Mayjen TNI Pujo Widodo Apresiasi Keberpihakan Pemerintah kepada Petani
Bukan Hanya Cibinong, Mangihut Sinaga Khawatir Praktik Serupa Menjalar ke Seluruh Lapas
Kabel Menjuntai Sebabkan Kecelakaan di Kampung Grojog, Ini Tanggapan TelkomGroup
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 22:04 WIB

Tanam Mangrove Tak Lagi Sekadar Aksi Hijau, Bali Dorong Blue Carbon Jadi Aset Ekonomi

Selasa, 29 September 2026 - 19:57 WIB

Komisi XI Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah

Selasa, 29 September 2026 - 11:40 WIB

Surat dari Ternate: Lily Masita Tomasoa Memohon Keadilan kepada Jaksa Agung

Senin, 28 September 2026 - 03:50 WIB

Ketua PW Fatayat NU Ajak Kader Fatayat Aktif Kampanyekan Pariwisata Anyer dan Majukan Ekonomi Kreatif

Minggu, 27 September 2026 - 06:11 WIB

Menjaga Samudra Tanpa Sekat: Redesign Kewenangan Bakamla dan Urgensi Single Agency Coast Guard

Berita Terbaru

Gerakan Aksi Anti Korupsi Nasional (GAANAS) melontarkan kritik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA),

Hukum dan Kriminal

GAANAS Soroti Pokir DPRA Rp1 Triliun, KPK Didesak Telusuri Rantai Anggaran

Selasa, 29 Sep 2026 - 23:33 WIB