Terasmedia.co Nabire – Ketua Gerak Nusantara 08 sekaligus Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Yusak Ernes Tebay, menyoroti lemahnya komitmen Pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam menangani masalah buta huruf. Ia menilai Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur Deinas Geley belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan ini, padahal Papua Tengah menempati urutan kedua tertinggi tingkat buta aksara dari 39 provinsi di Indonesia.
“Pemerintah daerah lebih sibuk menghadirkan berbagai lembaga dan yayasan tanpa memperhatikan masalah pokok, yakni Pemberantasan Buta Huruf (PBH). Anak-anak usia sekolah justru hanya mondar-mandir tanpa kegiatan pendidikan yang jelas,” tegas Yusak (2/7).
Ia menambahkan bahwa buta huruf bukan sekadar persoalan kemampuan membaca dan menulis, tetapi berdampak besar terhadap pembangunan sumber daya manusia di Papua Tengah dan Indonesia secara umum.
“Generasi yang buta aksara sulit mengikuti pendidikan formal maupun non-formal. Mereka tidak bisa berkembang dan akhirnya sulit mendapatkan pekerjaan layak. Ini memperparah siklus kemiskinan dan membatasi partisipasi dalam kehidupan sosial maupun politik,” ujar Yusak.
Yusak juga memperingatkan bahwa ketimpangan sosial dan digital akan semakin melebar jika buta huruf tidak segera ditangani. Di era teknologi saat ini, kemampuan literasi menjadi kunci utama untuk adaptasi dan kemajuan.
“Buta huruf membuat masyarakat rentan terhadap hoaks dan penipuan. Ini bukan hanya soal individu, tapi masa depan bangsa. Kita harus sadar, ini darurat,” lanjutnya.
Oleh karena itu, pihaknya meminta perhatian khusus dari pemerintah pusat agar memberikan dukungan nyata bagi anak-anak di Papua Tengah. “Kami harap segera ada solusi konkret. Jangan sampai anak-anak kami menjadi korban dari ketidaksungguhan negara dalam memberantas buta huruf,” pungkas Yusak.
