Ekonomi Jakarta Tumbuh 5,21 Persen di Tahun Pertama Pramono–Rano

Avatar photo

- Penulis

Sabtu, 21 Februari 2026 - 13:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar acara “Satu Tahun Membangun Jakarta dari Bawah” di Taman Ayodya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (20/2/2026). Kegiatan itu menjadi ajang refleksi sekaligus pemaparan capaian kinerja satu tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno.

Dalam sambutannya, Pramono menyampaikan terima kasih kepada aparatur sipil negara dan DPRD DKI Jakarta yang dinilainya telah bekerja sama mendorong transformasi Jakarta sebagai kota global. Ia menyebut peringkat Global City Jakarta naik dari posisi 74 menjadi 71 dalam 10 bulan terakhir.

Pramono mengakui ketimpangan pendapatan atau gini ratio Jakarta masih tinggi. Namun, dia menyatakan terdapat perbaikan dalam satu tahun terakhir, termasuk pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Jakarta tercatat sebesar 5,21 persen, lebih tinggi dari angka nasional 5,11 persen. Pada triwulan IV, pertumbuhan bahkan mencapai 5,71 persen.

“Saya yakin, seyakin-yakinnya, mudah-mudahan tahun ini akan jauh lebih baik karena beberapa perbaikan mendasar yang kami lakukan,” ujar Pramono dalam keterangan resminya, Sabtu (21/2/2026).

Pramono juga menegaskan tidak akan mengurangi anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Menurut dia, kedua program tersebut menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Untuk KJP terdapat 707.513 penerima dengan anggaran sekitar Rp1,6 triliun. Sedangkan KJMU sebanyak 16.920 mahasiswa. Total anggaran keduanya kurang lebih Rp2 triliun dan tidak akan kami kurangi. Untuk program pemutihan ijazah ada lebih dari 6.000 penerima. Semua ini akan kami teruskan,” ungkap dia.

Selain itu, kata dia, sebanyak 213 ribu warga menerima bantuan sosial melalui Kartu Lansia Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Anak Jakarta. Pramono juga menyebut, Pemprov DKI menggratiskan 40 sekolah swasta serta memberikan akses gratis ke Ancol, Ragunan, dan Monas bagi penerima KJP dan KJMU.

Di sektor kesehatan, lanjutnya, Pemprov DKI memperkuat layanan melalui 31 rumah sakit, 44 puskesmas kecamatan, dan 292 puskesmas pembantu. Adapun dua rumah sakit baru akan dibangun, yakni RS Royal Batavia Cakung dan rumah sakit internasional di lahan Sumber Waras.

Dia juga menyebut, program Pasukan Putih yang berjumlah 584 personel mendapat apresiasi masyarakat.

“Jakarta termasuk yang mengawali dan menjadi satu-satunya provinsi yang melarang konsumsi daging anjing dan kucing. Sebagian besar provinsi belum memiliki aturan tersebut, Jakarta yang mengawalinya,” ujar Pramono.

Pada sektor infrastruktur dan ruang terbuka hijau, Pemprov DKI telah menyelesaikan 21 ruang terbuka hijau baru. Menurutnya, revitalisasi Taman Semanggi senilai Rp134 miliar juga dilakukan melalui kerja sama dengan swasta tanpa menggunakan APBD.

Kendati demikian, Pramono mengakui masih terdapat pekerjaan rumah seperti kemacetan, banjir, dan polusi.

“Masih banyak pekerjaan rumah, seperti kemacetan, banjir, dan polusi. Namun, kami berkomitmen untuk terus mengurangi persoalan mendasar tersebut secara bertahap dan terukur,” ujarnya.

Dia menambahkan, pemerintahannya membuka ruang kritik dan masukan dari masyarakat. “Kami membuka diri terhadap masukan dan kritik. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan membawa manfaat nyata bagi warga Jakarta,” tuturnya.

Sementara itu, Wagub Rano mengatakan fokus satu tahun pertama pemerintahan adalah penyelesaian program Quick Win. Dari 40 program prioritas, sekitar 97 persen telah diselesaikan, sementara tiga program lainnya masih dalam proses.

“Kami sadar membangun Jakarta tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Namun, fondasi sudah kami letakkan. Tahun kedua ini kami sudah memiliki arah program yang lebih terstruktur melalui APBD 2026,” kata Rano.

Menurut dia, tiga persoalan utama yang menjadi prioritas adalah banjir, kemacetan, dan kemiskinan. Untuk penanganan banjir, kata Rano, Pemprov DKI memulai normalisasi sungai, termasuk pembebasan lahan di sejumlah titik sepanjang Sungai Ciliwung.

“Program ini akan dilanjutkan secara masif pada 2026, mencakup Sungai Ciliwung, Cakung Lama, dan Krukut, serta pengerukan di wilayah Jakarta Barat,” ucap Rano.

Di sektor transportasi, lanjutnya, Pemprov DKI menambah dan mengintegrasikan armada Transjabodetabek dengan membuka rute yang menghubungkan Jakarta dan daerah penyangga. Dalam waktu dekat, rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta akan dibuka dengan tarif Rp3.500.

Rano menegaskan, upaya pengurangan kemiskinan dan kesenjangan dilakukan dengan mempertahankan berbagai program bantuan sosial dan subsidi bagi 15 golongan masyarakat.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Marak Aksi Massal dan Main Hakim Sendiri, Projo Riau Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas
Kisruh LCC Kalbar: Formappi Sebut MPR Gagal Jadi Teladan Nilai Kebangsaan
Pasokan Ikan Nasional Terancam, Firman Soebagyo Dorong Solusi Pemerintah
Bupati Tangerang Hadiri Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi
Bongkar Masalah Haji 2026: Kuota, Hotel Penuh, hingga Jalan Pintas Ilegal
Pakar Hukum: Permenaker Alih Daya Bentuk Pembangkangan Putusan MK ​
Sasar Transaksi Rp100 Miliar, BPA Fair 2026 Langkah Modernisasi Aset Negara
Lindungi Santri, KH Maman Desak Pengawasan Ketat dan Hukuman Berat
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 12 Mei 2026 - 14:25 WIB

Marak Aksi Massal dan Main Hakim Sendiri, Projo Riau Desak Penegakan Hukum Lebih Tegas

Selasa, 12 Mei 2026 - 13:25 WIB

Kisruh LCC Kalbar: Formappi Sebut MPR Gagal Jadi Teladan Nilai Kebangsaan

Selasa, 12 Mei 2026 - 13:16 WIB

Pasokan Ikan Nasional Terancam, Firman Soebagyo Dorong Solusi Pemerintah

Selasa, 12 Mei 2026 - 13:04 WIB

Bupati Tangerang Hadiri Peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Anti Korupsi

Senin, 11 Mei 2026 - 19:12 WIB

Bongkar Masalah Haji 2026: Kuota, Hotel Penuh, hingga Jalan Pintas Ilegal

Berita Terbaru