Komisi XI: Pemerintah Harus Bergerak Cepat, Pasca Gubernur BI Mundur

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 28 Juli 2026 - 18:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar meminta pemerintah bergerak cepat menyikapi pengunduran diri Perry Warjiyo dari Gubernur Bank Indonesia (BI). Menurutnya, ketidakpastian kepemimpinan bank sentral berpotensi memperbesar tekanan terhadap pasar keuangan apabila tidak segera direspons dengan langkah yang tepat.

Faktanya, pasca pengunduran diri Gubenur BI (Senin, 27/7/2026), pasar keuangan langsung memberikan respons negatif. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), nilai tukar rupiah ditutup melemah menjadi Rp17.995 per dolar AS atau turun 0,12 persen dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terkoreksi 0,17 persen ke level 6.185,7.

“Pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia harus segera direspons dengan langkah cepat oleh pemerintah. Reaksi pasar yang langsung terlihat melalui pelemahan rupiah dan IHSG tersebut menunjukkan, pelaku pasar sedang menunggu kepastian arah kebijakan moneter dan kepemimpinan BI,” kata Marwan di Jakarta (Selasa, 28/7/2026).

Marwan yang mantan Menteri Desa-PDTT menilai, pemerintah tidak boleh membiarkan ketidakpastian berlangsung terlalu lama. Sebab, BI merupakan institusi yang menjadi jangkar stabilitas ekonomi nasional, terutama buat menjaga nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

“Pasar keuangan sangat sensitif terhadap ketidakpastian. Semakin lama proses penentuan gubernur definitif, semakin besar peluang munculnya spekulasi yang dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar serta sentimen negatif pasar saham dan pasar obligasi. Karena itu, pemerintah perlu memberikan kepastian secepat mungkin,” ujarnya.

Ia menambahkan, penunjukan Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti sebagai pelaksana tugas diharapkan mampu menjaga kesinambungan operasional dan kebijakan BI. Namun demikian, keberadaan pejabat sementara tetap perlu segera ditindaklanjuti dengan penetapan gubernur definitif yang memiliki kredibilitas tinggi.

“Kepercayaan pelaku pasar sangat ditentukan oleh figur yang memimpin bank sentral. Pemerintah harus memilih sosok yang independen, memiliki integritas, rekam jejak yang kuat di bidang moneter dan keuangan, serta mampu berkomunikasi secara efektif dengan pasar. Dengan begitu, kepercayaan investor dapat segera pulih dan stabilitas ekonomi tetap terjaga,” tegasnya.

Marwan mengingatkan, saat ini perekonomian global masih dibayangi berbagai risiko, mulai dari ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi kebijakan suku bunga negara-negara maju. Di tengah situasi tersebut, Indonesia membutuhkan kepemimpinan BI yang kuat dan kredibel agar mampu menjaga stabilitas makroekonomi.

“Jangan sampai ketidakpastian kepemimpinan BI memperbesar tekanan eksternal yang sedang dihadapi perekonomian nasional. Pemerintah harus menunjukkan kepada pasar bahwa transisi kepemimpinan berlangsung baik, independensi BI tetap terjaga, dan arah kebijakan moneter tidak berubah dari mandat utama menjaga stabilitas,” tegas legislator dari Dapil Jateng III ini.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

LMND Luncurkan Manifesto Arah Juang: Politik Redistribusi Lawan Ketimpangan dan Oligarki
SRBI Melonjak Rp957 Triliun: Likuiditas Mengendap, Daya Beli Tak Tumbuh
Anggota Komisi VIII DPR RI Desak Usut Tuntas Kasus Buleleng
Kuota Tak Lagi Hangus, Anggota DPR: Langkah Nyata Lindungi Hak Konsumen
PABPDSI Bentuk Satgas Khusus Sukseskan KDMP dan MBG Hingga ke Desa
Demo Mahasiswa: Tutup Jalur Merbabu dan Copot Kepala Balai
LAK DKI Jakarta Somasi Developer Apartemen LRT City, Tuntut Pengembalian Dana Konsumen Rp161 Juta
SMIT Desak Gubernur dan Kapolda Metro Jaya Bertanggung Jawab Penuh atas Konflik di Matraman
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 Juli 2026 - 18:54 WIB

LMND Luncurkan Manifesto Arah Juang: Politik Redistribusi Lawan Ketimpangan dan Oligarki

Selasa, 28 Juli 2026 - 18:29 WIB

Komisi XI: Pemerintah Harus Bergerak Cepat, Pasca Gubernur BI Mundur

Selasa, 28 Juli 2026 - 11:02 WIB

SRBI Melonjak Rp957 Triliun: Likuiditas Mengendap, Daya Beli Tak Tumbuh

Selasa, 28 Juli 2026 - 09:58 WIB

Anggota Komisi VIII DPR RI Desak Usut Tuntas Kasus Buleleng

Senin, 27 Juli 2026 - 19:35 WIB

Kuota Tak Lagi Hangus, Anggota DPR: Langkah Nyata Lindungi Hak Konsumen

Berita Terbaru

Nasional

Anggota Komisi VIII DPR RI Desak Usut Tuntas Kasus Buleleng

Selasa, 28 Jul 2026 - 09:58 WIB