Lapor KPK, Aktivis Bongkar Dugaan Korupsi Dana BOP PKBM Fiktif di Kabupaten Lebak

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 10 Oktober 2025 - 19:38 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto/Dok: Sapnudi

i

Foto/Dok: Sapnudi

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Lebak – Koalisi Aktivis Lebak Bersatu resmi melaporkan dugaan penyalahgunaan dan penyimpangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) serta BOS Kinerja pada sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

Laporan tersebut dikirim pada Kamis, 9 Oktober 2025, melalui surat elektronik resmi. Dalam dokumen itu, Koalisi Aktivis Lebak Bersatu mengungkap berbagai indikasi penyelewengan dana pendidikan yang bersumber dari APBN.

Dugaan itu antara lain mencakup manipulasi data peserta didik dalam sistem Dapodik untuk memperbesar alokasi dana BOS, serta pencairan dana BOS Kinerja kepada PKBM yang belum memenuhi syarat administratif, seperti akreditasi, pelaksanaan ANBK, dan masa aktif lembaga minimal dua tahun.

Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian antara data lembaga dalam sistem pemerintah dengan kondisi di lapangan. Banyak PKBM yang tercatat aktif namun tidak memiliki kegiatan belajar, fasilitas, atau bahkan kantor tetap. Koalisi juga menyoroti dugaan adanya kerja sama tidak sehat antara pengelola PKBM dan oknum di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak yang diduga ikut memuluskan pencairan dana tersebut.

Presidium Koalisi Aktivis Lebak Bersatu, Sapnudi, menyatakan bahwa hingga kini belum ada tindak lanjut atau hasil audit resmi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak maupun Kejaksaan Tinggi Banten terhadap dugaan penyimpangan ini. Menurutnya, hal tersebut memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Publik berhak tahu ke mana dana pendidikan itu mengalir. Kami mendesak KPK segera melakukan penyelidikan agar kasus ini tidak berlarut dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik tetap terjaga,” ujar Sapnudi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/10/2025).

Koalisi meminta KPK untuk segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan awal, serta berkoordinasi dengan lembaga pengawasan terkait. Sapnudi menegaskan, pihaknya akan terus mengawal proses hukum ini hingga tuntas.

“Jika perlu, kami akan membuka data lapangan secara publik agar tidak ada lagi ruang bagi praktik koruptif di sektor pendidikan nonformal,” tutupnya.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi
Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten
Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi
Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor
Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres
Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka
Camellia Panduwinata: KH. Abbas Abdul Jamil Layak Menjadi Teladan Bangsa, Penghargaan untuk Perjuangan Ulama dan Santri
Empat Organisasi Resmikan Posko Berbagi Sembako di Jakarta Barat: Camellia dan Burhanudin Ajak Politik Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:58 WIB

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi

Minggu, 15 November 2026 - 20:54 WIB

Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten

Kamis, 12 November 2026 - 19:46 WIB

Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi

Kamis, 12 November 2026 - 11:30 WIB

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor

Kamis, 12 November 2026 - 07:39 WIB

Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB