Kadis Perkim Jadi Pembina Yayasan MBG, King Naga Soroti Dugaan Penyimpangan

Avatar photo

- Penulis

Sabtu, 31 Januari 2026 - 19:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi

i

Ilustrasi

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Lebak – Aktivis sosial vokal King Naga, kembali mengeluarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak. Kali ini, sorotan diarahkan pada posisi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Kadis Perkim) yang menjabat sebagai Ketua Pembina di salah satu yayasan mitra MBG, di tengah dugaan pendistribusian program yang tidak sesuai ketentuan.

Menurut King Naga, keterlibatan pejabat aktif daerah dalam struktur yayasan pelaksana program nasional menimbulkan pertanyaan serius terkait etika, potensi konflik kepentingan, dan independensi pengawasan.

Ia menegaskan program strategis seperti MBG harus dikelola secara profesional dan transparan, tanpa campur tangan jabatan struktural pemerintahan.

“Ini bukan sekadar soal jabatan, tapi soal kepercayaan publik. Ketika seorang Kadis aktif menjadi Ketua Pembina yayasan MBG, sementara di lapangan pendistribusian diduga tidak sesuai, wajar jika masyarakat bertanya: siapa yang mengawasi siapa?” ujarnya kepada awak media, Sabtu (31/1/2026).

Berdasarkan informasi dan laporan yang diterimanya, terdapat dugaan ketidaksesuaian dalam pendistribusian MBG, mulai dari sasaran penerima, mekanisme penyaluran, hingga kualitas layanan. Kondisi ini bertolak belakang dengan tujuan program MBG yang meningkatkan gizi dan kesejahteraan anak-anak serta kelompok rentan.

King Naga mendesak pemerintah daerah, inspektorat, dan instansi terkait segera melakukan klarifikasi terbuka dan audit menyeluruh terhadap yayasan tersebut. Ia juga meminta pejabat yang merangkap jabatan bersikap ksatria dan menjelaskan secara terbuka kepada publik.

“Jangan sampai program mulia ini tercoreng hanya karena tata kelola yang tidak sehat. MBG harus bersih, transparan, dan benar-benar sampai kepada yang berhak,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan oleh awak media.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi
Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten
Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi
Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor
Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres
Mukhsin Nasir: Mundur Menutup Keretakan Bangsa, Dimakzulkan Membuka Luka Secara Terbuka
Camellia Panduwinata: KH. Abbas Abdul Jamil Layak Menjadi Teladan Bangsa, Penghargaan untuk Perjuangan Ulama dan Santri
Empat Organisasi Resmikan Posko Berbagi Sembako di Jakarta Barat: Camellia dan Burhanudin Ajak Politik Hadirkan Manfaat Nyata bagi Rakyat
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 20:58 WIB

Fatayat NU Banten Gelar Pelatihan Bisnis Digital, 50 Perempuan Muda Dilatih Mandiri Ekonomi

Minggu, 15 November 2026 - 20:54 WIB

Ketua PCNU Serang Apresiasi Pelatihan Bisnis Digital Fatayat NU Banten

Kamis, 12 November 2026 - 19:46 WIB

Dugaan Sertifikat Warga Dijadikan Agunan Perusahaan, Petani Kaubun Minta Hak Kepemilikan Dilindungi

Kamis, 12 November 2026 - 11:30 WIB

Dari Rencana hingga Eksekusi, DPMPTSP Kota Serang Kawal Langkah Investor

Kamis, 12 November 2026 - 07:39 WIB

Wildan Ansori Nasution: HMP DPR Bukan Keputusan Akhir Pemberhentian Wapres

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB