Putusan Presiden Prabowo Ancam Ketua KPK dan Jaksa Agung, Ternyata Ini Penyebabnya

Avatar photo

- Penulis

Jumat, 1 Agustus 2025 - 11:40 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Sekjen Mata hukum, Mukhsin Nasir, Minggu (18/1/2025)

i

Keterangan foto : Sekjen Mata hukum, Mukhsin Nasir, Minggu (18/1/2025)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi bagi mantan menteri perdagangan Tom Lembong merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Namun hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa Agung.

Pernyataan tersebut diungkapkan Sekjen Matahukum Mukhsin Nasir, Jumat (1/8/2025) di Jakarta.

“Alasannya simpel, ada potensi penegakan hukum yang di lakukan KPK dan Jaksa Agung yang sangat kuat kepentingan politik tertentu. Tentu ini bisa menjadi ancaman untuk Ketua KPK dan Jaksa Agung,” tegas Mukhsin.

Lebih lanjut, kata Mukhsin, Keputusan presiden mengeluarkan amnesti dan abolisi terhadap kasus Hasto dan Tom Lembong adalah langkah awal indinesia. Hal ini demi terwujudnya mimpi harapan nasyarakat bahwa penegakan hukum harus dengan kepentingan hukum bukan kepentingan politik.

“Atas keputusan presiden mengeluarkan amnesti dan abolisi, sebab Prabowo melihat bahwa kasus tersebut tdk melahirkan kemanfaatan hukum tapi justru membuat kegaduhan hukum di mata publik atas pelanggaran hak asasi seseorang dengan memakai hukum untuk kepentingan politik,” jelas Mukhsin.

Mukhsin menjelaskan, pemberian amnesti dan abolisi sangat mungkin keduanya dilakukan oleh Presiden karena itu salah satu kewenangannya dan dianggap bukan kejahatan murni tetapi lebih bermotif politis.

“Buktinya mengapa hanya Tom Lembong yang dituntut pidana, sementara semua menteri perdagangan melakukan hal yang sama dengan Tom Lembong. Ini motif politik sang Jaksa Agung. Yang begini harus dicopot,” tutur pria kecil tersebut.

Alasan lain, kata Mukhsin, abolisi dan amnesti sepenuhnya kewenangan kepala negara mutlak dan konstitusional. Artinya presiden melihat kedua kasus ini berlatar belakang politis.

“Konsekuensinya presiden juga harus mengevaluasi kerja-kerja pimpinan kejaksaan,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, permohonan abolisi itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto ke DPR lewat Surat Presiden Nomor R43 tertanggal 30 Juli 2025.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Hanya Persatuan Nasional Yang Mampu Merebut Kursi Wakil Presiden
Geopolitik Regional bagi Macan Asia
Melampaui Status Emerging Market: Daya Tarik Investasi Menuju Kedaulatan Ekonomi
Ariani Djalal: Dari IHSG‑Selat Malaka, Uji Kedaulatan Ekonomi Indonesia di Era Global
Cegah Bencana di Bumi Nusantara, Kidung Tirto Serukan Ruwat Bumi dan Kebangkitan Budaya Leluhur
Ariani Djalal: Gap Analysis Bukan Akhir, Langkah Awal Menuju Peluang Bisnis Baru ​
Ariani Djalal: Dari Aset Pengalaman Pensiunan Menuju Peran Strategic Integrator
Ariani Djalal: Melampaui Efisiensi, Cari Peluang Baru Bisnis Transportasi Laut
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 04:33 WIB

Hanya Persatuan Nasional Yang Mampu Merebut Kursi Wakil Presiden

Sabtu, 7 November 2026 - 18:42 WIB

Geopolitik Regional bagi Macan Asia

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:54 WIB

Melampaui Status Emerging Market: Daya Tarik Investasi Menuju Kedaulatan Ekonomi

Senin, 26 Oktober 2026 - 10:20 WIB

Ariani Djalal: Dari IHSG‑Selat Malaka, Uji Kedaulatan Ekonomi Indonesia di Era Global

Rabu, 21 Oktober 2026 - 19:59 WIB

Cegah Bencana di Bumi Nusantara, Kidung Tirto Serukan Ruwat Bumi dan Kebangkitan Budaya Leluhur

Berita Terbaru

Polres Jaksel

Hukum dan Kriminal

Rekomendasi Kompolnas Dipertanyakan, Mengapa Polres Jaksel Tetapkan Tugimin

Minggu, 15 Nov 2026 - 22:20 WIB

Daerah

HUT ke-81 Marinir, Polda Banten Perkuat Sinergitas TNI-Polri

Minggu, 15 Nov 2026 - 14:34 WIB