Banyak Keluhan Warga, Kompolnas Tinju Persiapan Operasi Mantap Brata Polri, Cek Selengkapnya

Teras Media

- Penulis

Rabu, 20 Desember 2023 - 10:21 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim Kompolnas diterima langsung oleh Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol. Dr. Harryo Suggihartono, SIK, MH di Mapolrestabes Palembang pada Selasa, 19/12/2023.

i

Tim Kompolnas diterima langsung oleh Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol. Dr. Harryo Suggihartono, SIK, MH di Mapolrestabes Palembang pada Selasa, 19/12/2023.

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta – Menjelang tutup tahun 2024, Tim Kompolnas melakukan giat pemantauan persiapan Operasi Mantap Brata Musi 2023-2024 , Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat (SKM) dan sekaligus Pengumpulan Data SDM, Sarpras dan Anggaran Polri di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan dan wilayah hukum Polrestabes Palembang pada Senin hingga Rabu, 18-20/12/2023.

Sumatera Selatan dipilih sebagai obyek Satuan Wilayah Polri yang mendapat perhatian khusus Kompolnas disebabkan bahwa kultur masyarakatnya yang heterogen berpotensi kerawanan cukup tinggi dalam hal pemilih Pemilu 2024 terutama di wilayah tapal batas dimana domisili dan KTP pemilih berada di lokasi yang berbeda.

Jangan sampai terdapat pemilih ganda yang berakibat pada perselisihan hasil Pemilu, tutur Dr. Yusuf Warsyid dalam paparannya saat dihadapan PJU di Mapolrestabes Palembang,19/12/2023. Sebagai Ketua Tim, Dr. Yusuf, didampingi Anggota Kompolnas, H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., bersama Tim Set.Kompolnas, Brigadir Hari Mukti Dwi Hanggoro, S.Psi, Bripka Nico Frandus Silalahi, S.H., dan Ikbal S.Pd.I yang diterima langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol.

Albertus Rachmad Wibowo, SIK bersama PJU di Mapolda Sumatera Selatan, Senin, 18/12/2023. Kapolda meminta kepada jajaran Satuan Kerja di wilayah Polda dan Satuan Wilayah Polres sebagai pengelola anggaran agar melakukan prosedur tata kelola keuangan negara dengan prinsip ekonomis, efesien dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan disetiap anggaran negara yang digunakannya.

Kepada PJU dan anggota agar senantiasa memperhatikan Kalender Kamtibmas pada proses tahapan Pemilu 2024 dengan memprediksi potensi gangguan kerawanan yang mungkin terjadi dengan tetap menjaga Profesionalisme dan Netralitas Polri dalam pelayanan kepada masyarakat khususnya di tahun Pemilu, papar Kapolda.

Dalam pada itu, Dr. Yusuf menekankan bahwa apa yang dilakukan Kompolnas tidak lain adalah melakukan sinergi kelembagaan berupa pengawasan fungsional dalam rangka ikhtiar mewujudkan Profesionalisme dan Kemandirian Polri.

Oleh karenanya perlu diantisipasi viralnya pemberitaan yang dapat menganggu Kamtibmas di Sumsel mulai dari Buzzer, Influencer, dan Netizen di era digital yang memiliki motivasi berbeda beda itu. Viralnya sebuah kasus bisa mempengaruhi situasi Kamtibmas, terang Yusuf.

Pada hari berikutnya, Tim Kompolnas diterima langsung oleh Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol. Dr. Harryo Suggihartono, SIK, MH di Mapolrestabes Palembang pada Selasa, 19/12/2023.

Pada kesempatan yang sama, selaku Anggota Kompolnas, Dawam menitipkan kepada seluruh anggota Polri agar terus bersikap profesional dan tetap menjaga netralitas Polri dalam pelayanan masyarakat sebagaimana Surat Telegram (ST) Kapolri nomor: 1160, tertanggal 31 Mei 2023 dan tidak lelah senantiasa menjaga situasi harkamtibmas agar Indonesia tetap kondusif pada proses tahapan pemilu 2024 yang sedang berlangsung.

AKBP Andes Purwanti, SE, MM, selaku Wakil Kapolrestabes Palembang menjelaskan kesiapan Operasi Mantap Brata Musi 2023-2024 Polrestabes Palembang, bahwa seluruh transaksi keuangan di Polrestabes Palembang kini sudah menggunakan aplikasi elektronik sesuai arahan Kementerian Keuangan RI hingga kwartal akhir Desember 2023 ini.

Menurut Dawam, hal itu adalah sesuatu yang positif. Oleh karenanya hal positif ini perlu diteruskan bahkan ditingkatkan dalam praktiknya diberbagai wilayah Indonesia, pungkas Dawam.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Kejari Sorong Tahan 6 Tersangka Korupsi Pengadaan Pakaian Dinas DPR Papua Barat Daya
Mahkamah Agung Tolak PK, Rossina Boekorsyom Resmi Pemilik Sah Lahan Sengketa di Sorong
Kasus Korupsi Seragam DPRPBD Rugikan Negara Rp715 Juta, Enam Tersangka Diserahkan ke Jaksa
Aroma Amis Pengadaan, Mahasiswa Siap Lapor Kejaksaan dan Demo BGN
CBA Desak Kejati DKI Tetapkan Tersangka, Kasus PLN Suralaya Rp219 Miliar
Kasus Migas Bekasi Naik Penyidikan, Kerugian Negara Capai Rp278 Miliar
Kejanggalan Proyek DLH Provinsi DKI, CBA Desak Kejati Selidiki Administrasi Lelang
Prof Yusril Sebut Bukan Ranah Pidana, Kasus PT KSM Akhirnya Dihentikan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 4 Mei 2026 - 17:11 WIB

Kejari Sorong Tahan 6 Tersangka Korupsi Pengadaan Pakaian Dinas DPR Papua Barat Daya

Senin, 4 Mei 2026 - 15:13 WIB

Mahkamah Agung Tolak PK, Rossina Boekorsyom Resmi Pemilik Sah Lahan Sengketa di Sorong

Senin, 4 Mei 2026 - 10:53 WIB

Kasus Korupsi Seragam DPRPBD Rugikan Negara Rp715 Juta, Enam Tersangka Diserahkan ke Jaksa

Minggu, 3 Mei 2026 - 22:55 WIB

Aroma Amis Pengadaan, Mahasiswa Siap Lapor Kejaksaan dan Demo BGN

Minggu, 3 Mei 2026 - 19:09 WIB

CBA Desak Kejati DKI Tetapkan Tersangka, Kasus PLN Suralaya Rp219 Miliar

Berita Terbaru