Terasmedia.co Jakarta – Ketua Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Muhammad Sarmuji, menyatakan sejumlah fraksi partai politik di DPR mendukung wacana pengurangan gaji pejabat sebagai langkah menghadapi potensi dampak krisis global, Senin (16/3/2026). Usulan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Presiden, Prabowo Subianto.
Sarmuji mengatakan pihaknya siap menerima pemotongan gaji apabila kondisi negara memang membutuhkan langkah tersebut.
“Kalau negara membutuhkan, kami siap dipotong gaji. Ini juga bentuk kepekaan pejabat terhadap kondisi ekonomi yang sedang dihadapi,” tutur Sarmuji.
Ia menambahkan pemerintah perlu menyiapkan berbagai simulasi kebijakan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak krisis global.
Dukungan serupa disampaikan Sekretaris Fraksi Partai NasDem di DPR, Ahmad Sahroni. Menurutnya, pemerintah memiliki sejumlah opsi untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara.
“Pemerintah punya banyak pilihan untuk melakukan efisiensi anggaran,” ucap Sahroni.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan yang menyangkut pemotongan gaji harus dibahas secara matang agar tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap berbagai sektor.
“Kebijakan seperti ini harus dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan efek lanjutan di sektor lain,” katanya.
Sahroni menegaskan sikap DPR tetap sejalan dengan pemerintah, yakni menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Eddy Soeparno, menyatakan pihaknya akan mengikuti arahan Presiden.
“Kami pada prinsipnya mengikuti arahan Presiden. Usulan yang disampaikan pemerintah sudah cukup komprehensif untuk menjaga stabilitas negara,” ujar Eddy.
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai bagian dari strategi menghadapi potensi tekanan ekonomi global.
Sebagai perbandingan, Prabowo mencontohkan kebijakan penghematan yang diterapkan di Pakistan. Negara tersebut memberlakukan kerja dari rumah hingga 50 persen bagi pegawai pemerintah dan swasta, serta mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.
Selain itu, pemerintah Pakistan juga melakukan berbagai langkah efisiensi, seperti pengurangan gaji pejabat kabinet dan anggota parlemen, pembatasan penggunaan kendaraan dinas dan bahan bakar, serta penghentian sejumlah belanja pemerintah, termasuk pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.
Menurut Prabowo, berbagai kebijakan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan langkah penghematan yang tepat.
