Ketua DPD RI Dukung Pendirian Fakultas Kedokteran Di Jatim Guna Tingkatkan Layanan Kesehatan

Avatar photo

- Penulis

Minggu, 12 Maret 2023 - 23:58 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co  SURABAYA – Beberapa universitas di Jawa Timur sedang mengajukan proses pembukaan Fakultas Kedokteran. Upaya itu didukung penuh oleh Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Menurutnya, pembukaan program studi Kedokteran memberi solusi terhadap rasio kekurangan dokter, serta mampu meningkatkan standar pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Tidak hanya di Jatim. Kebutuhan profesi tenaga dokter di Indonesia sangat tinggi. Kondisi ini memang harus dijawab oleh  Kemenkes dan Kemendikbud Ristek untuk menambah SDM dokter. Caranya dengan memperbanyak fakultas kedokteran,” kata LaNyalla di sela reses di Jawa Timur, Sabtu (11/3/2023).

Baca juga : Ketua DPD RI: Hanya Pancasila, Sistem Bernegara Yang Jamin Kedaulatan Rakyat

Makanya ketika ada universitas yang mengajukan pendirian program studi Kedokteran program Sarjana dan pendidikan Profesi Dokter, sudah seharusnya dibantu.

Namun LaNyalla juga mengingatkan agar universitas yang akan membuka program studi Kedokteran mempersiapkan segala hal dengan baik.

“Tenaga pengajar, infrastruktur dan fasilitas yang menunjang proses belajar harus mengikuti standar yang sudah ditentukan. Hal ini perlu demi pembaharuan dan peningkatan kualitas lulusan dokter sehingga lebih kompetitif,” paparnya.

Lanyalla saat memberikan arahan kesehatan
Lanyalla saat memberikan arahan kesehatan

Satu hal lagi yang perlu dipikirkan, kata LaNyalla, adalah skema biaya studi yang bisa terjangkau. Sebab bukan rahasia lagi, selain susah masuk, Fakultas Kedokteran juga dikenal berbiaya studi mahal.

“Soal pendanaan bagi calon dokter tidak boleh dikesampingkan. Perlu normalisasi biaya supaya banyak mahasiswa yang bisa masuk fakultas kedokteran. Juga agar dokter umum banyak yang kemudian mengambil spesialisasi,” tukas pria berdarah Bugis itu.

Ini juga : Ketua DPD RI Minta Perlindungan Terhadap Anak Dijalankan Serius

Dikatakan olehnya, saat ini kondisi rasio dokter dengan masyarakat tak ideal. Apalagi jumlah dokter semakin berkurang akibat banyak yang berguguran karena menjadi korban pandemi Covid-19.

“Kondisi saat ini tak ideal. Memang fakta dan kita saksikan hari ini kekurangan tenaga dokter di RS daerah-daerah sangat terasa. Ini tentunya berdampak pada minimnya akses dan pelayanan kesehatan. Untuk itu dalam satu dekade ke depan kita memerlukan banyak tenaga dokter,” ujar dia.

Kebutuhan profesi tenaga kedokteran di Jatim cukup tinggi dan kekurangan. Sebab 27.897 dokter untuk melayani 41 juta orang.

Sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) rasio dokter umum dan penduduk idealnya 1:1000. Sedangkan data Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada 2020, rasio dokter umum di Indonesia 1:1400 penduduk, dan itu pun persebarannya tidak merata.

Menurut LaNyalla, pemerintah sebaiknya  berkaca pada kasus Covid-19 saat terjadi lonjakan, dimana dokter dan tenaga kesehatan kewalahan menghadapi pasien.

“Kalau tidak dipersiapkan sejak sekarang kondisi ini akan lebih parah dan kita bisa memasuki masa defisit dokter dan kolapsnya pelayanan kesehatan,” katanya.

Sementara itu beberapa universitas di Jawa Timur yang mengajukan pembukaan Fakultas Kedokteran antara lain Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, UIDA Gontor, Universitas Bhakti Wiyata, Universitas Darul Ulum Jombang, Universitas Negeri Surabaya dan UPN Veteran Jatim.(Deni/red)

Komentar ditutup.

Berita Terkait

Jejak Dana BOP Ditelusuri, Kejari Geledah PKBM di Kosambi Tangerang
KPK Acungi Jempol SPMB Banten, Praktik “Titip Bangku” Berhasil Ditekan
Tegas! Wabup Intan: Stunting Bukan Tugas Satu Instansi
Kejari Kabupaten Tangerang Musnahkan Barang Bukti 65 Perkara
Adi Kurniawan: Jangan Ada Pihak yang Adu Domba Rakyat demi Program MBG
Dugaan Korupsi Batubara PLN EPI Di balik Petaka Blackout Sumatera
Siap-Siap! Kabupaten Tangerang Rombak Venue Olahraga untuk POPDA 2028
Pemkot Tangerang Masuk Daftar Khusus KPK, Ada Apa?
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 29 Juni 2026 - 23:16 WIB

Jejak Dana BOP Ditelusuri, Kejari Geledah PKBM di Kosambi Tangerang

Sabtu, 27 Juni 2026 - 00:31 WIB

KPK Acungi Jempol SPMB Banten, Praktik “Titip Bangku” Berhasil Ditekan

Jumat, 26 Juni 2026 - 21:11 WIB

Tegas! Wabup Intan: Stunting Bukan Tugas Satu Instansi

Kamis, 25 Juni 2026 - 23:36 WIB

Kejari Kabupaten Tangerang Musnahkan Barang Bukti 65 Perkara

Minggu, 21 Juni 2026 - 22:41 WIB

Adi Kurniawan: Jangan Ada Pihak yang Adu Domba Rakyat demi Program MBG

Berita Terbaru