Kejahatan Sadis Taufik Hidayat, Matahukum Desak Polisi Jangan Biarkan Buronan Lepas

Avatar photo

- Penulis

Senin, 22 Juni 2026 - 17:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Keterangan foto : Gedung Bareskrim Polri, Senin (13/4/2026)

i

Keterangan foto : Gedung Bareskrim Polri, Senin (13/4/2026)

Ikuti kami di Google News

Terasmedia.co Jakarta — Kasus dugaan penyekapan, penyiksaan, kekerasan seksual, dan berbagai bentuk kekerasan berat yang dialami Yuvita Tri Rezeki (29) di Bandung selama sekitar tiga tahun oleh kekasihnya, Taufik Hidayat (30), menuai reaksi keras dari lembaga pengawas hukum.

Sekretaris Jenderal Matahukum, Mukhsin Nasir, menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan kejahatan luar biasa yang tidak dapat dianggap remeh dan menuntut peran nyata dari negara.

“Negara harus hadir dan melindungi setiap warganya dari ancaman penyekapan, penyiksaan, maupun kekerasan seksual. Kasus ini bukan sekadar perselisihan pribadi, melainkan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang merampas kemerdekaan, martabat, dan hak hidup layak korban secara sistematis dalam waktu yang sangat panjang,” tegas Mukhsin dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Berdasarkan informasi yang terungkap, korban diduga mengalami penderitaan yang sangat parah: kerusakan pada mata, luka berat di bibir, kehilangan gigi, infeksi parah di kepala hingga menimbulkan belatung, luka sayatan senjata tajam, pembatasan makanan yang ekstrem, dipaksa tidur di kamar mandi, serta mengalami kekerasan seksual berulang kali. Kondisi ini baru diketahui keluarga setelah korban dirawat dalam keadaan kritis di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.

Mukhsin menilai aparat penegak hukum harus menerapkan pendekatan hukum yang tegas dan menyeluruh agar seluruh dimensi kejahatan terungkap. Ia menyebutkan bahwa perbuatan tersebut dapat dijerat dengan berbagai pasal hukum, antara lain ketentuan penyekapan melawan hukum dalam KUHP, penganiayaan berat, hingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus selama bertahun-tahun menunjukkan adanya niat jahat yang kuat. Hukum harus ditegakkan secara maksimal agar memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi pelaku,” ujarnya.

Secara tegas, Mukhsin mendesak kepolisian untuk segera melacak dan menangkap Taufik Hidayat yang saat ini masih berstatus buronan.

“Kami mendesak polisi bekerja cepat dan tuntas. Jangan biarkan pelaku lepas dari tanggung jawab. Negara wajib memastikan korban mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai perbuatannya,” pungkas Mukhsin Nasir.

Komentar ditutup.

Berita Terkait

GSBK Soroti Sitaan Rp42,5 Miliar Kasus KPR Fiktif BTN Karawang: Kerugian Rp237 Miliar, Sisanya Dipertanyakan
Komite Pemantau MBG: Laporan ke Banyak Instansi Hanya Dibalas Surat, Negara Tak Hadir
Tim Hukum: Pernyataan Budi Arie Soal Pemilu 2029 Tidak Memenuhi Unsur Makar
Ditresnarkoba Polda PBD Gagalkan Peredaran Sabu Lintas Provinsi
Kapolri Perintahkan Irwasum Polri Usut Pengaduan IPW Tentang Praktik Mafia Hukum Dittipideksus Bareskrim Polri Terkait Penanganan PT ARA
Kredit Bermasalah Crowde Rp739 Miliar, CBA: Jangan Hanya Gugat Perdata, Bongkar Juga Proses Pemberian Kredit
Kepala Ombudsman Jakarta Raya Apresiasi Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Uang Palsu Rp36 Miliar
Nasabah Menang Lawan BCA di PN Bandung, CBA Soroti Kinerja OJK
Berita ini 84 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 20:20 WIB

GSBK Soroti Sitaan Rp42,5 Miliar Kasus KPR Fiktif BTN Karawang: Kerugian Rp237 Miliar, Sisanya Dipertanyakan

Kamis, 10 September 2026 - 15:54 WIB

Komite Pemantau MBG: Laporan ke Banyak Instansi Hanya Dibalas Surat, Negara Tak Hadir

Kamis, 10 September 2026 - 14:43 WIB

Tim Hukum: Pernyataan Budi Arie Soal Pemilu 2029 Tidak Memenuhi Unsur Makar

Selasa, 8 September 2026 - 19:00 WIB

Ditresnarkoba Polda PBD Gagalkan Peredaran Sabu Lintas Provinsi

Senin, 7 September 2026 - 13:52 WIB

Kapolri Perintahkan Irwasum Polri Usut Pengaduan IPW Tentang Praktik Mafia Hukum Dittipideksus Bareskrim Polri Terkait Penanganan PT ARA

Berita Terbaru

Dr. Imam Sofian, S.H., M.H.,

Hukum dan Kriminal

Tim Hukum: Pernyataan Budi Arie Soal Pemilu 2029 Tidak Memenuhi Unsur Makar

Kamis, 10 Sep 2026 - 14:43 WIB